Brunei Menuju Demokrasi

Era demokrasi mulai berhembus dikawasan asia tenggara setelah indonesia berhasil menjadi negara paling demokrasi di kawasan ini, berikutnya akan menyusul negara monarki Brunei darusalam seperti saya kutip di harian Jawa Pos edisi kamis 30 September.

Setelah 42 tahun menunggu, pemilihan umum Brunei tinggal menunggu waktu. Kemarin, Sultan Hassanal Bolkiah menyetujui amandemen konstitusi yang diajukan parlemen.

Tanpa banyak bertanya, salah satu orang terkaya di dunia itu langsung menandatangani amandemen Konstitusi 1959 warisan Inggris yang selama ini dipakai Brunei. Dengan begitu, negeri kecil kaya minyak tersebut segera menggelar pemilu untuk kali pertama, sejak pemilu terakhir 1962 lalu.

"Amandemen konstitusi itu memberikan kesempatan bagi warga Brunei untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan negara ini," papar Bolkiah dalam pidato yang disampaikan dalam bahasa Melayu.

Persetujuan Bolkiah terhadap amandemen konstitusi itu merupakan langkah berikutnya dari angin demokrasi yang diembuskannya belakangan ini. Itu diawali dengan diaktifkan kembali parlemen setelah dibekukan selama 40 tahun.

Perubahan politik di Brunei tersebut ditanggapi positif sejumlah pengamat politik. Mereka menilai, langkah Brunei itu sebagai adaptasi dengan globalisasi.

Selain itu, Brunei tidak ingin tersisihkan dari pergaulan dunia. Terutama, kompetisi investasi di era pasar bebas dengan negara tetangga Asia Tenggara lain.

"Sultan mengingatkan rakyatnya bahwa Brunei sedang berubah. Itu sangat baik dan positif. Namun, sultan menekankan masih harus kerja keras agar pemilu benar-benar terwujud. Masalahnya, kita belum punya gambaran metode pemilu yang cocok," papar seorang pejabat mengutip pidato sultan.

Semoga saja perubahan sistem demokrasi di Brunei berjalan penuh kedamaian jangan sampai bergejolak seperti yang terjadi di Indonesia.